A. PNDAHULUAN
Pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu idea atau gagasan tentag perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatanmempersiapkan rancangan undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan pengundangan.
Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang berpedoman pada Instruksi Presiden No. 15 Th. 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Sedangkan tata cara mempersiapkan rancanganundang-undang Usul Inisiatif DPR dan pembahasan kedua rancangan tersebut diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 03A/DPR RI/I/2001-2002.
Dengan ditetapkanya Keputusan Presiden No. 188 Th. 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1998, maka proses pembentukan undang-undang dilaksanakan dengan berpedoman pada keputusan Presiden.
Dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka sejak tanggal 1 November 2004 segala sesuatu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terikat dengan undang-undang tersebut.
Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, suatu rancangan undang-undang dapat berasal dari beberapa pihak, yaitu :
1. Dari Pemerintah (Presiden), berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.
2. Dari DPR, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.
3. Dari Anggota DPR, berdasarkan Pasal 21 UUD 1945.
4. Dari DPD berdasarkan Pasal 22D UUD 1945.
Proses pembentukan Undang-Undang terdiri atas beberapa tahap, yaitu :
a. Proses persiapkan pembentukan undang-undang, yang merupakan proses penyususan dan perancangan di lingkungan Pemerintah, di lingkingan DPR, atau dilingkingan DPD.
b. Proses pembahasan di DPR
c. Proses Pengesahan oleh Presiden
d. Proses Pengundangan (oleh Mentri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan).
B. PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yaitu proses pembuatan undang-undang yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, penesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
1. Perencanaan Penyusunan Undang-Undang
Menurut Pasal 15 dan 16 Undang-UndangnNo. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan Program Legislasi Nasional, yang merupakan perencanaan penyusunan Undang-Undang yang disusun secara terpadu antara DPR dan Pemerintah Republik Indonesia.
Koordinasi penyusunan Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut Prolegnas) antara DPR dan pemerintah dilakukan melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, sedangkan di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Mentri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan.
Tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegnas diatur dengan Peraturan Presiden No. 61 Th. 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, yang ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2005.
2. Persiapan Pembentukan Undang-Undang
Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari anggota DPR, Presiden, maupun DPD yang disusun secara Prolegnas.
3. Pengajuan Rancangan Undang-Undang
Pengajuan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, DPR, dan DPD diatur dalam Pasal 18 dan 19 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yg menetapkan bahwa :
a. Rancangan undang-undang yang diajuikan oleh Presiden disiapkan oleh Mentri atau Pimpinan Lembaga Pemerinyahan Non Departemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggup jawabnya.
b. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Mentri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
c. Tatacara mempersiapkanrancangan undang-undang dari Presiden selanjutnya diatur dengan peraturan Presiden
Pasal 19 :
a. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR Diusulkan oleh DPR.
b. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPD dapat diajukan oleh DPD kepada DPR.
c. Tata cara pengajuan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dan DPD tersebut diatur lebih lanjut dengan PeraturanTtata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.
Setelah rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden selesai disiapkan, maka sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No.10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rancangan undang-undang tersebut akan diajukan ke DPR dengan surat Presiden (dahulu amanat Presiden). Selanjutnya DPR akan membahas rancangan undang-undang dari Presiden tersebut dalam jangka waktu 60 hari sejak surat Presiden diterima oleh DPR.
Apabila rancangan undang-undang tersebut berasal dari DPR, maka sesuian dengan ketentuan Pasal 21, rancangan undang-undang tersebut akan di sampaikan kepada Presiden dengan surat pimpinan DPR. Selanjutnya Presiden menugaskan mentri dan DPR untuk membahas rancangan undang-undang tersebut dalam jangka waktu selambat-lambaynya 60 hari sejak surat diterima oleh presiden.
Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai Pasal 22 ayat (1) undang-undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Sebagai Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahharus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan Negara hokum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Selama ini terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, diatur secara tumpang tindih baik peraturan yang berasal dari masa colonial maupun yang dibuat setelah Indonesia Merdeka, yaitu :
a. Algemeene Bepalingen van Wetbeving voor Indonesia, yang disingkat AB (Stb. 1847:23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Sepanjang mengenai pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan AB tersebut tidak lagi berlaku secara utuh kerena telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan Nasional.
b. UU No. 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. UU ini merupakan Undang-Undang dari Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta.
c. UU No. 2 Tahun 1950 tentang menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penertiban Lembaran Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah debagai Undang-Undang Federal.
d. Selain Undang-Undang tersebut, terdapat pula ketentuan :
1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-Undang dan peraturan Pemerintah.
2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 234 Tahun 1960 tentang Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara.
3) Instruksi Presiden Repiblik Indonesia No. 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia.
4) Keputusan Presiden Repiblik Indonesia No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
5) Keputusan Presiden Repiblik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden.
e. Dilingkungan DPR dan DPRD, berlaku peraturan tata tertib yang mengatur antara lain mengenai tata cara pembahasan rancangan undang-undangdan rancangan peraturan daerah serta pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang dan peraturan daerah usul inisiatif DPR atau DPRD.
C. PROSES PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH
Proses penyiapan rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah saat ini dilakukan menurut Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005 tentang Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pemngganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2005. Tat cara mempersiapkan undang-undang yang berasal dari Pemerintah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang
Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden No.68 Th. 2005, penyusunan rancangan undang-undang yang didasarkan Prolegnas tidak memerlukan persetujuan izin prakarsa dari presiden, dan secara berkala pemrakarsa melaporkan penyiapan dan penyusunan rancangan undang-undang tersebut kepada presiden.
Sedang menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan undang-undang di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden.
Dalam penyusunan rancangan undang-undang, Pemrakarsa dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang, yang merumuskan antara lain tentang dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur. Pedoman penyusunan Naskah Akademik tersebut akan diatur dalam Peraturan Mentri (Pasal 5 Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005)
2. Penyampaian Rancangan Undang-Undang kepada DPR
Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Presiden selanjutnya disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan (Pasal 25 Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005). Pada Pasal 26 Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005, Mentri Sekretaris Negara akan menyampaikan Surat Presiden kepada Pimpinan DPR untuk menyampaikan rancangan undang-undang disertai dengan Keterangan Pemerintahmengenai rancangn undang-undang tersebut.
Dalam pembahasan rancangan undang-undang di DPR mentri yang ditugaskan oleh Presiden wajib melaplorkan tentang perkembangan apakah rancangan undang-undang dapat persetujuan dari DPR atau tidak (Pasal 29 Peraturan Presiden N0. 68 Th. 2005).
D. PROSES PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Proses penyampaian rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dan DPD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, yang saat ini diatur dalam keputudan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 130, pengajuan rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Terhadap rancangan undang-undang yang berasal dari DPR terdapat bebrapa pengaturan dalam Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 133.
Proses Penyiapan Rancangan Undang-Undang
Dari Dewan Perwakilan Rakyat
|  |
| ||||||||||||
 | ||||||||||||||
|  |
| ||||||||||||
 | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
E. PROSES PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Tata cara mempersiapkan dan pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPD di lingkungan DPD dilaksanakan menurut Keputusan Dewan Perwakilan Daerah No. 2/DPD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 29/DPD/2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, khususnya diatur dalam Pasal 123 sampai dengan Pasal 139 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, yang secara berturut-turut dapat diuraikan di bawah ini.
1. Tingkat Pembicaraan
Pasal 123 Peraturan Tata Tertib DPD
(1) Tingkat Pembicaraan
Dalam hal penyusunan dan pembahasan rancangan Undang-Undang dari DPD dilakukan dalam dua tingkatan pembicaraan yaitu pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II
(2) Pembicaraab Tingkat I
Rancangan Undang-Undang akan dilakukan :
a. Inventarisasi materi.
b. Penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masala (DIM).
c. Penyusunan dan pembahasan naskah akademis dan RUU berdasarkan DIM dan inventarisasi materi.
d. Uji sahih.
e. Harmonisasi.
(3) Pembicaraan Tingkat II
Yaitu pengambilan keputusan oleh siding Paripurna DPD yang didahului oleh laporan Alat Kelengkapan DPD mengenai hasil pembicaraan Tingkat I
2. Prakarsa Penyusunan Usul Rancangan Undang-Undang
Dalam ketentuan Pasal 127 Peraturan Tata Tertib DPD, Usul Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD disusun berdasarkan tugas dan wewenangnya, selain itu Tancangan RUU dapat di ajukan juga oleh panitia Ad Hoc sedang Usul Pembentukan RUU dapat diajukan sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah anggota DPD.
Panitia Perancang Undang-Undang sebagai koordinator penyusunan rancangan Undang-Undang akan mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan proses penanganan Usul Rancangan Undang-Undang atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan DPD. Kemudian melakukan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan tentang konsep tersebut, kemudian menyampaikan hasil pembahasan secara tertulis kepada Pimpinan DPD, maka dalam sidang Paripurna DPD berikutnya Pimpinan Sidang akan memberitahukan dan membagikannya kepada seluruh anggota (Pasal 130 Peraturan Tata Tertib DPD).
3. Pengajuan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari Dewan Perwakilan Daerah
Pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPD diatur dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Tata Tertib DPD. Berdasarkan Pasal 132 Peraturan Tata Tertib DPD, RUU beserta penjelasan, keterangan, dan naskah akademis disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRdan surat pengantar dari Pimpinan DPD, serta dikirim juga ke Presiden.
Selanjutnya DPD dan DPR melakukan pembahsan melalui suran undangan dari DPR (Pasal 133 Peraturan Tata Tertib DPD). Hasil pembahasan merupakan bahan pembahasan oleh DPR dan Pemerintah (Pasal 134 Peraturan Tata Tertib DPD).
Pada saat Pembahasan antara DPR dan Pemerintah, DPD akan di undang untuk menyampaikan pandangannya mengenai RUU yang diusulkan.
Dalam Pasal 135 Peraturan Tata Tertib DPD, alat kelengkapan DPD yang ditugasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pembahasan RUU secara berkala kepada seluruh anggota dan Pimpinan DPD.
4. Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang Berasal Dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden di Dewan Perwakilan Daerah
Dalam Pasal 136 Peraturan Tata Tertib DPD, setelah RUU yang berasal dari DPR atau Pemerintah tersebut diterima oleh pimpinan DPD, maka dalam siding Paripurna DPD, Pimpinan DPD memberitahukan dan membagikan hasil dari pembahasan oleh DPR atau Pemerintah kepada seluruh anggota DPD. Selanjutnya DPD menugasakan Panitia Ad Hoc untuk membahas atau meyempurnakan RUU tersebut sebagai bahan dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah.
Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal tertentu, peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagai mana dimaksud oleh pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Bahkan dalam peraturan daerah juga dapat dimuat mengenai ketentuan pedana seperti halnya dalam undang-undang. Dalam Pasal 14 UU No. 10 Tahun 2004 ditentukan, “Materi muatan mengenai kekuatan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
F. PENGAJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI DEWAN PERWAKILAN DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di atur tentang rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dalam Pasal 134.
G. PROSES PEMBAHSAN RANCANGAN UNDANG-UNDANGDI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Dalam tingkatan pembahasan di DPR, setiap RUU (baik yang berasal dari Pemerintah, DPR,DPD) dibahas dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnyanPasal 136, Pasal 137, dan Pasal 138.
Berdasarkan Pasal 136 Peraturan Tata Tertib DPR, pembahasan RUU dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu :
1. Pembicaraan Tingkat I, yang dilakukan dalam Rapat Komisi, Rapat gabungan Komisi, rapat Gabungan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus bersama Pemerintah.
2. Pembicaraan Tingkat II, yang dilakukan dalam Rapat Paripurna yaitu laporan hasil Pembicaraan Tingakat I, pendapart Fraksi, pendapat Presiden.
Setelah Pembicaraan Tingkat II selesai, RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden tersebut akan dikirimkan kepada Presiden untuk dimintakan pengesahan.
H. PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN
a. Menurut Undang-Undang No. 10 Th. 2004
Setelah menerima RUU yang telah disetujui DPR dan Presiden, Sekretariat Negara akan menuangkanya dalam kertas kepresidenandan kemudian dikirim ke Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan RUU yang telah disetujui bersama , dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama.
Setelah presiden mengesahkan RUU tersebut , maka Undang-Undang tersebut kemudian diundangkan oleh Mentri (yang tugas dan tanggung jawabnyadi bidang peraturanperundang-undangan), agar Undang-Undang tersebut dapat berlaku dan dapat berlaku dan mengikat umum. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
Jika dalam masa 30 hari setelah RUU disetujui belum dtandatanagani oleh presiden, maka RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang, dan wajib diundangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Th. 2004, dan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 Perubahan.
Setelah Undang-Undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Pemerintah wajib menyebarluaskan undang-undang yang telah diundangkan tersebut (Pasal 51 Undang-Undang No.10 Th. 2004).
b. Menurut Peraturan Presiden No.1 Th. 2007
Pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan diatur juga dalam Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan, Peraturan Perundang-undangan.
Setelah RUU yang telah disetujui bersama maka sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007 Mentri Sekretariat Negara kemudian melakukan penyiapan naskah RUU untuk disahkan Presiden.
Naskah yang telah disampaikan ke Presiden kemudian disahkan dengan membubuhakan tanda tangan, dalam jangka waktu 30 hari sejak disetujui. Setelah itu oleh Mentri Sekretaris Negara di berikan nomor dan tahun, dan selanjutnya disampaikan kepada Mentri (yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan) untuk diundangkan. (Pasal 4 peraturan Presiden No. 1 Th. 2007).
Jika dalam masa 30 hari setelah disetujui Presiden tidak menandatangani RUU, maka RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Jika rancangan undang-undang tidak di sah kan oleh Presiden maka rumusan kalimat pengesahan tersebut berbunyi “Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Rumusan kalimat tersebut diletakkan pada halaman terakhir Undang-Undang.
I. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SECARA RINGKAS
1. Tahapan Perencanaan
Peraturan Presiden No. 61 Th 2005 tentang Tata Cara penyusunan dan Pengelolaan program Legislasi Nasional.
2. Tahapan Penyiapan Rancangan Undang-Undang
RUU dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
3. Tahap Pembahasan di DPR
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Tahap Pengesahan
Menurut Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan, Peraturan perundang-undangan.
5. Tahap Pengundangan
Menurut Undang-Undang No. Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007 tentang Pengesahan, pengundangan, dan Penyebarluasan, Peraturan Perundang-undangan.
DAFTAR PUSTAKA
Syarif, Amipoeddin, S.H. Perundang Undangan, Dasar Jenis dan Teknik Membuatnya, Bima Aksara
Prof. Dr. m. Solly Lubis, S.H. Landhasan dan Teknik Perundang-Undangan, CV Mandar Maju, Bandung, 1989
Handoyo, B. Hestu Cipto, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
Soenino, S.H. Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, Liberty, Yogyakarta, 1990
Tidak ada komentar:
Posting Komentar